Ilustrasi.(Detik.com)
Ilustrasi.(Detik.com)

Pemerintah Kota Blitar berencana melibatkan pihak ketiga dalam pemanfaatan dana kelurahan. Hal tersebut sebagai upaya kontrol agar dana ratusan  tiap kelurahan dari pemerintah pusat tidak diselewengkan dan tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Blitar Santoso mengatakan pemkot akan merekrut pendamping guna mengawasi pemanfaatan dana kelurahan. “Ya perlu ada pendampingan khusus terhadap Pak Lurah dalam pemanfaatan dana kelurahan itu,” ungkap dia.

Ditegaskan, dana kelurahan yang diterima harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Jangan sampai dana ratusan bagi tiap kelurahan itu malah diselewengkan. “Jangan sampai berkah (dana kelurahan) itu malah jadi musibah,” tandasnya.

Pemanfaatan dana kelurahan itu harus jadi sesuai tujuan. Dana kelurahan harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun kelurahan. “Untuk apa saja dana kelurahan dimanfaatkan, itu harus ada kejelasan. Makanya, saat itu BPKAD (Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) sedang menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis)-nya,” tukasnya.

Dengan juklak dan juknis itu, sambung Santoso, maka pemanfaatan dana kelurahan bisa dikelola dengan tepat. Bagaimana dana yang keluar dan masuk bisa diatur. Dengan begitu, bisa mengantisipasi penyelewengan dana.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Blitar Widodo Sapto Johanes mengatakan, pemerintah pusat tahun ini  memang mengucurkan dana khusus bagi kelurahan. Besaran dana tersebut mencapai Rp 325 juta per kelurahan. “Diperkirakan cair awal April nanti,” terang dia.

Selain mendapat alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara rutin, tahun ini kelurahan juga mendapatkan dana kelurahan itu. “Total dana kelurahan yang dikucurkan sekitar Rp 7,4 milliar. Untuk pemanfaatannya setiap kelurahan berbeda sesuai kebutuhannya,” pungkasnya.(*)