Komnas HAM Ingin Reforma Agraria Tepat Sasaran

Komisioner Komnas HAM Deka Ulung Hapsari berfoto bersama para petani dalam deklarasi Serikat Tani Banyuwangi
Komisioner Komnas HAM Deka Ulung Hapsari berfoto bersama para petani dalam deklarasi Serikat Tani Banyuwangi

BLITARTIMES, BANYUWANGI – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap program reforma agraria yang dijalankan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik baru sengeka agraria. Untuk itu Komnas HAM menjadikan sengketa agraria sebagai salah satu dari empat isu utama untuk diselesaikan.

Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM  Beka Ulung Hapsara, Selasa (5/3/19) saat menghadiri deklarasi Serikat Tani Banyuwangi di aula sebuah universitas swasta Banyuwangi. Menurutnya, konflik baru bisa mengancam pemenuhan hak asasi manusia, seperti hak atas tanah, hak atas hidup anak, dan bebas dari ancaman kekerasan dan sebagainya. “Itu yang akan coba ditegakkan komnasham,” katanya.

Secara nasional pengaduan terkait sengketa tanah yang masuk ke Komnas HAM ada 700-800 aduan. Dari jumlah itu setiap tahun terselesaikan sekitar 200-300 aduan. Sengketa tanah paling banyak terjadi di wilayah Sumatera Utara. Di wilayah itu, konfliknya rata-rata terjadi antara petani dengan perkebunan.

Terbitnya Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria tidak serta merta memberikan peran yang signifikan untuk penyelesaian sengketa agraria. Karena penyelesaian sengket agraria  tergantung pada aparat yang ada di daerah. “Itu saya kira membutuhkan keberanian dari Pemda untuk bisa menjalankan program itu,” tambahnya.

Dia berharap, reforma agraria yang dilakukan pemerintah tidak sekedar bagi-bagi tanah saja. Namun lebih penting lagi kedepannya bagaimana kebijakan sektor agraria lebih holistik sehingga tidak menimbulkan konflik baru.

Sementara itu, Sony T. Danaparamita, salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam deklarasi tersebut menyatakan, perjuangan para petani ini bukanlah untuk memerangi Perhutani, Perkebunan ataupun pemerintah. Melainkan untuk memperjuangkan hak para petani itu sendiri. “Tujuannya adalah bagaimana petani Indonesia menjadi makmur,” katanya.

Deklarasi Serikat Tani Banyuwangi dihadiri perwakilan serikat tani dari Jember dan Serikat Petani Perjuangan Tapal Kuda. Dalam kesempatan itu, Komnas HAM juga menerima pengaduan dari sejumlah petani terkait sengketa tanah yang dialaminya.

 

Pewarta : Muhammad Hujaini
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]blitartimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]blitartimes.com | marketing[at]blitartimes.com
Top