Marak Pengobatan Alternatif Ilegal, Ini Langkah Dinkes Pemkab Blitar

Ilustrasi.(Foto : Erabaru)
Ilustrasi.(Foto : Erabaru)

BLITARTIMES – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Blitar menyebut masih marak pengobatan alternatif yang tidak mengantongi izin resmi alias ilegal. Dinkes pun mengeluarkan imbauan agar masyarakat waspada dan berhati-hati dalam berobat ke klinik tradisional.

Sejatinya, Dinkes telah mengatur agar pengobatan alternatif abal-abal tidak membuka praktik dengan cara mengurus izin usaha. Sebab, melalui izin bisa diketahui pengobatan alternatif yang sesungguhnya dan yang abal-abal. Namun, sampai kini masih banyak yang tidak mau mengurus izin.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Pemkab Blitar dr Chistine Indrawati mengatakan, berdasarkan data dari Dinkes Pemkab Blitar, tahun ini setidaknya ada sekitar 300 pengobatan alternatif yang beroperasi di Kabupaten Blitar. Namun ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya 30 yang mengantongi izin praktik. “Kini kami baru mengurus izin untuk 30 penyehat tradisional,” dr Chistine.

Dengan demikian, sambung dia, baru 30 pengobatan alternatif yang telah memiliki surat terdaftar penyehat tradisional (STPT). Sisanya, yakni 270 pengobatan alternatif, belum mengantongi izin usaha. Artinya, masih banyak yang belum mengantongi izin usaha atau masih ilegal.

“Dari 270 pengobatan tradisional tersebut, enam di antaranya baru mengurus izin. Tapi izin belum keluar,” terangnya.

Dinkes akan melakukan beberapa tahap seleksi sebelum memberikan izin operasional. Di antaranya, survei ke lokasi untuk mengetahui peralatan dan praktik pengobatan yang dilakukan dalam pengobatan. Jika peralatan dan cara praktik memang sesuai obat-obatan yang digunakan tidak membahayakan, pihaknya akan menerbitkan STPT.

“Dalam hal ini, kami hanya memberikan rekomendasi. Sedangkan untuk penerbitan STPT dilakukan oleh instansi terkait. Yakni dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,” tambah dia.

Dia menjelaskan, pengobatan alternatif atau penyehat tradisional wajib memiliki izin praktik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Dengan adanya izin, pasien akan lebih terlindungi. Sebab, pihaknya bisa mudah melakukan pemantauan terhadap praktik pengobatan tradisional. “Sebenarnya pengobatan alternatif juga bisa membantu menyembuhkan pasien. Asalkan memiliki metode yang benar,” ujarnya.

Dia mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait pengobatan alternatif yang belum mengantongi izin praktik atau ilegal. Sebab, Dinkes tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau menindak secara tegas. Pengobatan alternatif yang tidak mengantongi izin atau ilegal menjadi kewenangan pihak berwajib asalkan ada warga atau pasien yang melapor lantaran dirugikan dengan fasilitas yang diberikan. 

Untuk itu, dinkes menyarankan bagi pengobatan alternatif yang belum memiliki izin untuk segera mengurus izin. “Bisa saja pengobatan alternatif berhadapan dengan hukum apabila pasien melapor karena dirugikan atau hal lain,” pungkasnya. 

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]blitartimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]blitartimes.com | marketing[at]blitartimes.com
Top