Tarif Tol Malang-Pandaan Belum Ditentukan, Ekonom: Jangan Hanya Hitung Balik Modal

Lansekap Tol Malang-Pandaan di gerbang Singosari, Kabupaten Malang. (Foto: Setneg RI)
Lansekap Tol Malang-Pandaan di gerbang Singosari, Kabupaten Malang. (Foto: Setneg RI)

BLITARTIMES, MALANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum menentukan besaran tarif dari tol Malang-Pandaan (Mapan) yang pekan ini diresmikan Presiden RI Joko Widodo. Dengan total investasi mencapai Rp 5,9 triliun, ekonom Universitas Brawijaya (UB) Nugroho Suryo Bintoro menekankan agar pengelola bijak menentukan tarif dan tidak asal cepat balik modal. 

Nugroho mengungkapkan, penetapan tarif jalan tol seyogyanya tidak hanya melihat komponen investasi yang sudah digelontorkan. Melainkan juga mempertimbangkan percepatan pertumbuhan ekonomi setempat. "Kalau tarif tol terlalu mahal, justru kontra produktif. Karena tujuan tol ini kan agar ada proses percepatan pembangunan. Apalagi, sifat dari jalan tol adalah barang semi-publik," ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB itu. 

Sebagai gambaran, lanjut Nugroho, perkiraan tarif tol berdasarkan data PT Jasa Marga Pandaan-Malang yang berjarak sekitar 38 kilometer, maka pengguna tol dari Pandaan yang keluar exit tol Kota Malang perlu membayar sekitar Rp 38 ribu. Apabila jumlah tersebut dikalikan 30 kali perjalanan dalam satu bulan, maka biayanya sekitar Rp 1,14 juta.

Nugroho menilai, angka tersebut masih relatif membebani industri-industri skala kecil dan menengah. Meskipun untuk industri skala besar, menurutnya sudah memiliki kemampuan dan perhitungan soal alokasi biaya transportasi yang juga besar. "Pertanyaannya, apakah sudah ada survei mengenai industri-industri yang ada pada jalur tersebut? Bukankah salah satu tujuan dari pembangunan tol adalah untuk memudahkan jalur distribusi," tukasnya. 

Selain itu, tingginya tarif tol tidak akan berdampak pada upaya menekan tingkat kepadatan penduduk. "Kelas karyawan tentu akan memilih tetap ngekos di dekat tempat kerjanya, karena kalaupun mau pulang balik lewat tol biayanya mahal. Jika tarif tol terjangkau oleh para pekerja, maka pertumbuhan kepadatan penduduk dapat lebih ditekan," sebutnya. 

Dengan kata lain, lanjut dia, penurunan tarif tol seharusnya mampu menarik minat masyarakat demi menghindari kemacetan pada jalan arteri. "Peningkatan biaya transportasi akan sangat memukul sektor industri dan para pekerja komuter. Apabila tarif tol dapat diturunkan, maka akan ada lebih banyak sektor industri dan pekerja komuter yang terbantu," ucapnya.

Selain itu, Nugroho menekankan bahwa jalan tol merupakan barang semi-publik. Artinya, penyediaan jalan tol oleh pemerintah merupakan bentuk pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat. "Maka pelayanan yang diberikan oleh jalan tol tentu saja harus berbeda dengan barang privat murni yang dikelola swasta," pungkasnya. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]blitartimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]blitartimes.com | marketing[at]blitartimes.com
Top