Kepala DPMNaker-PTSP Pemkot Blitar Suharyono.(Foto : Team BlitarTIMES)

Kepala DPMNaker-PTSP Pemkot Blitar Suharyono.(Foto : Team BlitarTIMES)



Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMNaker-PTSP) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menyiapkan posko pengaduan pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Kepala DPMNaker-PTSP Pemkot Blitar Suharyono menjelaskan, posko pengaduan THR akan dibuka di kantor DPMNaker-PTSP.  Menurut  dia, terhadap para pekerja di perusahaan  di Kota Blitar jika tidak menerima THR hingga Lebaran atau mengalami keterlambatan menerima THR, dia mengimbau untuk segera melapor ke posko.

Suharyono menguraikan, pembayaran THR bagi pekerja perusahaan di Kota Blitar bakal dibayarkan tujuh hari sebelum Lebaran. "Kalau THR, sesuai surat dari gubernur dan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, itu diberikan paling lambat H-7 dari hari raya. Itu memang sudah peraturan, diberikan sebesar satu kali gaji. Kalau memang perusahaan upahnya diatas UMK (Upah Mininum Kabupaten/Kota), maka mereka wajib memberikan sesuai dengan yang diberikan perusahaan. Tidak boleh dikurangi," jelas Suharyono,.

Diuraikannya, ketentuan hukum pemberian THR bagi pekerja/karyawan swasta pada H-7 lebaran tersebut, diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Selain berdasar Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, Pemkot Blitar juga mengacu pada Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Nomor 560/10.003/012.3/2019 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019. Pemberian THR dalam SE itu ditegaskan, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh.

Besarnya jumlah THR tergantung dari kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan, sebagaimana yang tertuang pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama. Atau berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan perusahaan. Dalam SE juga disebutkan jika pengusaha wajib memberikan THR kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan.

"THR keagamaan bagi pekerja diberikan satu tahun sekali disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-maing pekerja," ulas Suharyono.

Perusahaan, kata dia, yang terlambat membayarakan THR ke pekerja akan dikenai denda. Besaran dendanya, yaitu lima persen dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban untuk membayar.

Suharyono mengungkap, jumlah tenaga kerja di Kota Blitar mencapai sekitar 9.500 pekerja. Sejumlah pekerja itu menyebar di 250 perusahaan yang ada di Kota Blitar. Para pekerja paling banyak bekerja di perusahaan bidang finansial dan perdagangan.


End of content

No more pages to load