Duo F Sama-Sama Berang, Sebut Pemerintah Langgar Konstitusi Terkait Razia People Power

Duo F (Fadli Zon dan Fahri Hamzah). (Ist)
Duo F (Fadli Zon dan Fahri Hamzah). (Ist)

BLITARTIMES, MALANG – Ramainya pemberitaan khususnya di wilayah Jawa Timur (Jatim) terkait penolakan people power dari para tokoh sampai dengan gerak kepolisian dalam mencegah keberangkatan masyarakat di berbagai wilayah Jatim menuju Jakarta untuk demo people power atau mengikuti gerakan kedaulatan rakyat menimbulkan reaksi marah kedua tokoh BPN Prabowo-Sandiaga. Yakni duo F, begitulah warganet menjuluki Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Dengan gaya khasnya masing-masing, duo F ini meradang dan menyampaikan kepada pemerintah bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran konstitusi.

Fadli Zon yang juga  wakil ketua umum Partai Gerindra secara keras menyatakan hal tersebut terhadap pemerintah. "Tindakan pemerintah  telah melanggar HAM dan melanggar konstitusi. People power merupakan bagian dari praktik  demokrasi. bukan makar," ucapnya kepada berbagai media.

Fadli melanjutkan, razia kepolisian di berbagai daerah terkait mobilisasi rakyat yang akan bergerak ke Jakarta dalam demo gerakan kedaulatan rakyat tanggal 22 Mei 2019 juga sebuah pelanggaran. "Rakyat punya hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat sehingga bebas pergi kemana pun dan tidak ada yang berhak melarang. Ini pelanggaran HAM dan konstitusi," tegasnya.

Fahri Hamzah pun sama bereaksi keras terhadap tindakan pemerintah melalui aparat keamanan di berbagai daerah. F satunya ini juga mengomentari berbagai penangkapan tokoh yang membela Prabowo-Sandiaga. Sebut saja Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma.

Menurut wakil ketua DPR ini,  tidak ada kaitannya sangkaan makar terhadap sejumlah tokoh belakang ini oleh kepolisian untuk menjerat seseorang. Dalam momen Hari Kebangkitan Nasional, dia menyampaikan sejumlah kritiknya terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat.
"Saya hanya mengingatkan perlunya kedewasaan dan kekuasaan yang berwajah ramah," katanya.

 Fahri melanjutkan, pemerintah tidak perlu mengancam dan menggunakan kekuasaan untuk menekan masyarakat.  "Penegak hukum harus sadar. Rakyat dapat melawan balik dengan keras bila terus ditekan. Jadi, buat apa mengancam dan menggunakan kekuasaan untuk mengancam dan menekan. Sadarlah bahwa rakyat adalah tenaga yang permanen dalam sejarah negeri ini,” ujar dia.

Terkait razia mobilisasi warga yang akan bergerak ke Jakarta, Fahri juga menegaskan jangan ada pembungkaman terhadap rakyat. Apabila disumbat, diancam, dan dikriminalisasi, rakyat akan melawan dan bisa terjadi bencana bagi semua.

“Itu seperti membangun tanggul dan dam bagi air yang selalu mengalir mencari titik terendah untuk diisi dan dikoreksi. Lihat saja, dam dan tanggul akan jebol dan air bah bisa saja datang," komentarnya.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, berpendapat dan  berkumpul boleh saja. Yang menjadi masalah dan yang dirazia oleh anggota Polri ialah pihak-pihak yang membawa perlengkapan yang dilarang.

"Karena kan ada anjuran membawa bambu diikat bendera Merah Putih. Bambunya kan bambu runcing itu. Yang seperti itu tidak boleh. Untuk apa itu? Kan begitu," ujar Moeldoko seperti dilansir beberapa media.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]blitartimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]blitartimes.com | marketing[at]blitartimes.com
Top