Mayoritas Ruko Desa Langgar Perda, Dewan Minta Pemkab Blitar Turun Tangan

Anggota Komisi I DPRD Kab Blitar, Wasis Kunto Atmojo.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Anggota Komisi I DPRD Kab Blitar, Wasis Kunto Atmojo.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

BLITARTIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar harus turun tangan untuk menyikapi maraknya pembangunan rumah dan toko (ruko) di beberapa desa. Pasalnya, pembangunan ruko sebagian besar menggunakan aset desa disinyalir tidak memiliki perizinan yang disyaratkan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, mayoritas desa berada di pinggir jalan raya kini berlomba-lomba mendirikan bangunan ruko. Termasuk di Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon,  Desa Papungan Kecamatan Kanigoro, dan lainnya.

Maraknya bangunan ruko di desa-desa mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kabupaten Blitar lantaran diduga menyalahi aturan. "Setahu saya, sampai sekarang belum ada peraturan atau perizinan mengatur tentang lahan atau aset desa dialihfungsikan menjadi bangunan ruko," ungkap Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmotjo.

Berdasarkan informasi yang dia terima, sampai kini sebagian besar bangunan ruko di atas lahan desa belum mengantongi izin. Selain itu, lahan desa dibangun ruko kemungkinan tidak sesuai peruntukan. Misalnya, lahan tersebut apakah termasuk lahan hijau atau lahan produktif untuk pertanian. Jika lahan masuk kategori lahan produktif, tentu melanggar rencana detail tata ruang (RDTR). "Hanya, ada beberapa saja sudah mengantongi izin, tapi itu pun izinnya belum lengkap," ujarnya.

Terkait itu, karena banyak yang belum memiliki izin dan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang aluh fungsi lahan atau aset desa, maka DPRD minta agar eksekutif turun tangan terkait permasalahan tersebut. Sebab, merugikan pihak desa dan masyarakat desa setempat. "Rata-rata bangunan ruko di atas lahan aset desa dikelola oleh pihak ketiga. Tentu, sangat merugikan pihak desa," jelasnya.

Menurut dia, ruko di atas lahan desa yang dikelola pihak ketiga tidak jelas siapa yang dirugikan. Namun yang dirugikan sudah jelas, pihak atau masyarakat desa.

Padahal, selama ini sudah ada perda tentang perizinan. "Perda tersebut seolah hanya menjadi pajangan karena tidak diterapkan sepenuhnya," katanya.

Seharusnya, eksekutif melalui satuan polisi pamong praja (satpol PP) bisa bertindak tegas denan memberikan surat peringatan (SP) kepada pihak desa ketika kedapatan tidak mengantongi perizinan terkait pembangunan ruko yang dibangun di atas lahan desa. "Kalau tidak berizin, seharusnya satpol PP bisa lansung memberikan SP. Kalau tidak digubris, bisa disegel," bebernya.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher :
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]blitartimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]blitartimes.com | marketing[at]blitartimes.com
Top