Bupati Blitar Rijanto

Bupati Blitar Rijanto



Bupati Blitar Rijanto dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Totok Subihandono dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (9/7/2019). Keduanya dipanggil dalam rangka pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Pemeriksaan LHKPN oleh KPK ini dilakukan di Kantor Gubernur Jatim. Dikonfirmasi terkait hal ini Kabag Humas Pemkab Blitar Ahmad Kholik membenarkan adanya kegiatan pemeriksaan tersebut. 

"Ini kegiatan rutin jadi setiap tahun seluruh pejabat negara termasuk ASN diwajibkan melaporkan harta kekayaan," ungkap Ahmad Kholik.

Menurut dia, Bupati Blitar Rijanto dan Sekda Kabupaten Blitar Totok Subihandono menyambut baik pemeriksaan LHKPN yang dilakukan KPK ini. Bupati dan Sekda pun sudah bertolak ke Surabaya sehari sebelum agenda pemeriksaan LHKPN.

"Tentu kami sambut baik karena ini agenda rutin. Termasuk saya setiap tahun juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan," imbuhnya.

Selain Bupati dan Sekda, KPK dikabarkan juga akan memeriksa LHKPN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka. Namun dalam waktu yang berbeda yakni pada Jumat (12/7/2019).

Untuk diketahui, KPK memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan dari 37 Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur dan akan berlangsung selama lima hari, mulai dari Senin (8/7/2019) hingga Jumat (12/7/2019).(*)

Tag's Berita blitar berita blitar

End of content

No more pages to load