Bimtek pengelolaan bank sampah di  Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Bimtek pengelolaan bank sampah di Kantor Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Permasalahan tentang sampah merupakan bagian dari dinamika kehidupan manusia. Dalam setiap gerak dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia tentunya menghasilkan sampah.

Sampah tidak akan pernah terlepas dari sisi polutif yang hingga saat ini terus mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu, sampah harus dikendalikan agar tidak menimbulkan penyakit dan masalah sosial.

Dengan keadaan tersebut, Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Blitar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan  bank sampah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).  Acara yang dilaksanakan di Desa Sumberjo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Rabu (17/7/2019) diikuti peserta dari masyarakat, perangkat desa, serta Togatomas. Adapun narasumber yang dihadirkan Krisna Triatmanto (kepala DLH Pemkab Blitar), Sujiman (pegiat lingkungan), dan Winang Basuki Ari Sasmito (Bank Sampah Kelurahan Jegu).

Kepala DLH Pemkab Blitar  Krisna Triatmanto mengatakan, salah satu program prioritas instansinya adalah membangun pengelolaan bank sampah terpadu di pedesaan. “Bank sampah adalah lembaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah. Dan pada prinsipnya kunci keberhasilan kelembagaan bank sampah ini harus didukung partisipasi seluruh masyarakat di desa,” ungkapnya.

DLH berharap bank sampah dapat menjadi ujung tombak pengelolaan sampah di pedesaan. Menurut Krisna, bank sampah di Desa Sumberjo masih rintisan dan segera dibentuk kepengurusan. Untuk pengeleolaan, pihaknya mendorong bank sampah di Desa Sumberjo ke depan dikelola secara mandiri melalui dana desa.

“Dalam kerangka pembentukan, saya sampaikan mengenai pengelolaan sampah di pedesaan. Ada bank sampah, 3R dan kebutuhan sarana dan prasarana bank sampah bisa dianggarkan secara mandiri melalui anggaran desa dan dana desa, agar pengelolaan sampah ke depan bisa benar-benar dilaksanakan menuju masyarakat yang bersih, asri dan lestari,” sambungnya.

Krisna menambahkan, untuk pengelolaan sampah secara mandiri, selain membuat bank sampah, desa juga bisa membangun TPS 3R untuk pengomposan secara komunal. Di Kabupaten Blitar, TPS 3R telah dibangun di beberapa desa di antaranya di Desa Karangsono dan Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro.

“TPS 3R di Desa Karangsono dan Jatinom ini dialokasikan melalui dana desa. Ini bisa dicontoh oleh Desa Sumberjo dan desa-desa lain. Bahkan di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro, sudah mengalokasikan sarana kontainer persampahan kendaraan roda tiga dari dana desa untuk mengangkut sampah,” papar Krisna.

Berdasarkan pantauan DLH Pemkab Blitar, sampah di pedesaan mayoritas didominasi sampah organik. Namun demikian, volume sampah plastik dari hari ke hari ada indikasi meningkat. Sehingga sampah di pedesaan benar-benar harus dikendalikan.

“Data kami untuk pedesaan 70 sampah itu adalah sampah organik. Untuk pengelolaanya, sampah organik bisa dikompos dengan dimasukkan ke dalam joglangan atau membuat lubang resapan biopori. Sementara sisanya sampah plastic yang 20% bisa dibawa ke Bank sampah. Sedangkan residu 10% yang tidak ada nilainya ini akan dibawa ke TPS dan TPA,” sambungnya.

Dorongan DLH Pemkab Blitar mengelola sampah dari dana desa disambut baik oleh Pemerintah Desa Sumberjo. Kepala Desa Sumberjo Tugas Miguno menegaskan dalam pengelolaan sampah memang harus melalui terobosan. Dan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bisa digunakan untuk mengelola persampahan.

“Ide cemerlang dari DLH akan kami tindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Blitar dan BPD Desa Sumberjo. Kami harus koordinasi, karena untuk program kami tidak bisa putuskan sendiri,” pungkasnya.(kmf)