Sepertiga Penghuni Lapas Wanita Malang Tak Dapat Pengajuan Remisi

Kepala Lapas Wanita Klas II Sukun Malang Ika Yusanti saat meninjau bengkel kerja warga binaan pemasyarakatan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala Lapas Wanita Klas II Sukun Malang Ika Yusanti saat meninjau bengkel kerja warga binaan pemasyarakatan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

BLITARTIMES, MALANG – Pemberian remisi pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) sudah menjadi tradisi tahunan di momen HUT Kemerdekaan RI. Namun, tidak semua penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) mendapatkan pengurangan masa hukuman. Seperti di Lapas Wanita Klas II  Sukun Malang, sekitar sepertiga penghuninya mesti gigit jari.

Pasalnya, menjelang peringatan HUT ke-74 RI tahun ini, hanya 464 narapidana yang diusulkan mendapat remisi. Meskipun hingga pekan kedua Agustus 2019 ini jumlah penghuni lapas mencapai 656 warga binaan. Artinya, ada sebanyak 192 WBP yang tidak menerima "hadiah" pengurangan masa hukuman.

Kepala Lapas Wanita Klas II Sukun Malang, Ika Yusanti mengungkapkan bahwa pengajuan remisi hanya diberikan pada WBP yang telah memenuhi persyaratan. Baik secara substantif, maupun administratif. "Tidak semua warga binaan diusulkan mendapat remisi. Sementara ini memang kami usulkan 464 orang," sebutnya. 

Meski demikian, Ika menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan masih akan ada daftar warga binaan yang menyusul. "Batas pengajuan usulan sampai 16 Agustus mendatang. Nantinya, Surat Keputusan (SK) jumlah narapidana yang dipastikan mendapat  remisi akan turun tepat pada tanggal 17 Agustus," kata Ika. 

Dia menguraikan, syarat utama untuk mendapatkan remisi adalah syarat substantif berupa kelakuan baik yang dilakukan masing-masing warga binaan selama setahun terakhir. "Syarat utama adalah berkelakuan baik, ditunjukkan dengan tidak ada pelanggaran tata tertib sepanjang setahun, serta mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik," jelasnya. 

"WBP yang punya catatan pelanggaran disipilin, tentu tidak memenuhi syarat. Pelanggaran itu di antaranya membawa handphone dalam lapas, berkelahi, serta melawan petugas," tambahnya. Selain itu, warga binaan yang berhak mendapatkan remisi adalah mereka yang sudah menjalani minimal 6 bulan masa hukuman. 

Ika menyebut, besaran remisi yang akan diterima juga berbeda-beda bergantung masa pidana yang sudah dijalani. Misalnya, untuk narapidana di tahun pertama, menjalani masa hukuman enam bulan, maka remisi yang didapat adalah satu bulan. "Jika sudah menjalani dua tahun, maka remisinya menjadi dua bulan, sampai paling banyak 6 bulan," tuturnya. 

Selain itu, ada pula WBP yang dapat remisi banyak karena masa hukumannya panjang dan sudah menjalani masa hukuman lama di dalam lapas. "Terkait persyaratan administratif, narapidana yang akan mendapatkan remisi harus sudah memiliki kutipan vonis pengadilan, serta berita acara pelaksanaan pidana dari kejaksaan," urainya.

Perempuan asal Jakarta itu mengatakan bahwa persyaratan khusus juga diberikan pada narapidana dengan kasus narkoba dan tindak pidana korupsi (tipikor). "Untuk tidak pidana lain seperti narkoba dan tipikor, harus ditambah syarat lain, yaitu surat keterangan dari penyidik, apakah dia kooperatif selama menjalani penyidikan," tegasnya.

Ika memastikan jika pemberian remisi ini gratis alias tidak dipungut biaya. "Remisi itu gratis, jika ada yang bilang remisi harus beli dan bayar itu bohong. Jika ada yang bilang bayar bisa jadi itu dari narapidana atau oknum pegawai, padahal sama sekali tidak ada biaya," pungkasnya.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]blitartimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]blitartimes.com | marketing[at]blitartimes.com
Top