Workshop Kotaku yang digelar Tim Kotaku dan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Workshop Kotaku yang digelar Tim Kotaku dan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)



Tim Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP) kembali menyelenggarakan workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tingkat Kota Blitar tahun 2019, Selasa (17/9/2019).

Penyelenggaraan workshop juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah. Antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan fasilitator kelurahan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Ir Erna Santi mengatakan, workshop ini digelar untuk memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada segenap peserta untuk berinovasi menyatukan dan mengembangkan pemikiran. Tujuannya mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

“Hal ini sebagai perwujudan tujuan program Kotaku. Salah satunya dengan kolaborasi dan akselerasi program perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. Gerakan 100-0-100 menggambarkan target 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak,” terang dia.

Erna juga menyampaikan harapan pemerintah pusat lewat program Kotaku ini adalah menginginkan kolaborasi dari pemerintah daerah agar tercapai tujuan target zero kawasan kumuh.

“Semoga kegiatan kali ini tidak hanya bermanfaat bagi kita yang hadir di sini. Namun bisa diteruskan kepada khalayak masyarakat Kota Blitar pada khususnya. Kita kali ini berkumpul bukan untuk kita. Kita untuk masyarakat Kota Blitar,” ujarnya.

Sementara itu, PPK PIP Kota Blitar Joko Pratomo mengatakan, sejak dilaksanakan mulai 2017, program Kotaku di Kota Blitar ini telah mampu membenahi kawasan kumuh di tiga kecamatan. Beberapa program strategis di antaranya pembangunan Jalan Galunggung di Kecamatan Sukorejo serta Kampung Niwana Bochlent di utara Pasar Legi yang merupakan kolaborasi antara program Kotaku, APBD, CSR dan lainnya.

“Ke depan pelaksanaan program  Kotaku ini akan kami tingkatkan. Terlebih tahun 2019 ini kami dapat dana cukup besar dari pemerintah pusat, sebesar Rp 4,5 miliar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Joko menyampaikan, sebelum ada program Kotaku ini, di kota Blitar memang ada daerah kumuh di tiga kecamatan. Namun dia menegaskan daerah kumuh itu hanya beberapa dan dikelompokkan sesuai dengan SK wali kota Blitar.

“Program Kotaku ini sangat memberikan manfaat untuk Kota Blitar. Manfaat program ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat, khususnya yang berada di sekitaran bantaran sungai. Lingkungannya menjadi lebih bersih,” pungkas dia.


End of content

No more pages to load