Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim tegaskan sepakat dengan aspirasi para mahasiswa.(Foto : Malik Naharul/BlitarTIMES)

Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim tegaskan sepakat dengan aspirasi para mahasiswa.(Foto : Malik Naharul/BlitarTIMES)



Baru sehari  diangkat, Ketua DPRD Kota Blitar definitif dr Syahrul Alim turun langsung menemui massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan mahasiswa se-Blitar Raya di halaman Gedung DPRD Kota Blitar, Jumat (27/9/2019). Ia mencoba menenangkan para mahasiswa yang melakukan orasi dan manyampaikan tuntutan.

Sejak pagi hari, massa aksi meneriakkan tuntutan untuk meminta DPRD Kota Blitar agar menemui massa dan menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi. Mereka menolak hasil revisi Undang-Jndang Komisi Pemberantasan Korupsi RUU (KPK) dan revisi UU KUHP yang dinilai kontroversial dan tidak prorakyat.

Massa juga mendorong DPRD Kota Blitar menyampaikan aspirasi rakyat kepada Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK sebagai upaya terjadinya pelemahan kewenangan KPK.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim mengatakan, DPRD Kota Blitar akan menyampaikan semua aspirasi mahasiswa. Pihaknya berjanji harapan masyarakat, janji, dan jabatan yang telah disematkan kepada dirinya akan dipegang penuh.

"Kami dari DPRD Kota Blitar sepakat bahwa apa yang teman-teman mahasiswa harus segera ditindaklanjuti. Sebab,  bagaimana pun masih banyak undang-undang yang sifatnya hanya berpihak pada golongan-golongan tertentu. Untuk itu, kami dari DPRD Kota Blitar sepakat dengan apa yang teman-teman mahasiswa sampaikan," tegas Syahrul saat menemui ratusan massa aksi di depan Gedung DPRD Kota Blitar.

Dalam kesempatan tersebut, di depan seluruh massa aksi, Syahrul Alim juga menandatangani nota kesepakatan yang menandakan DPRD Kota Blitar telah sepakat dengan tuntutan massa HMI bersama aliansi pemuda dan mahasiswa se-Blitar Raya.

"Kami di dewan sepakat. Jadi, selama mahasiswa orasi tadi, kami sudah mengkaji draft tuntutannya. Jadi, tadi di dalam kita agak lama karena membahas itu. Bukan semerta-merta menghindar atau kita hanya menyetujui tuntutan itu begitu saja. Soalnya di situ kan ada beberapa hal. Salah satunya ada UU KPK, ada RUU KUHP. Yang satunya sudah disahkan dan satunya masih ditunda. Jadi, yang masih ditunda kan sebenarnya tidak perlu. Artinya sudah final," jelas Syahrul kepada BLITARTIMES usai menemui massa aksi.

Syahrul menambahkan, pihaknya menyetujui hal itu dalam catatan yakni akan terus meninjau kembali RUU KPK yang dianggap melemahkan kewenangan KPK serta mengkaji RUU lainnya yang dianggap tidak prorakyat.

"Tuntutan itu tadi kami serahkan kembali pada mahasiswa, apakah mau dilewatkan jalur mereka di HMI pusat atau bagaimana kami serahkan kembali kepada mahasiswa. Jadi, hal apa pun yang menyebabkan pelemahan-pelemahan kita sepakat untuk ditiadakan. Namun demikian, tentunya di dalam UU KPK itu kami belum memahami secara detail. Tetapi kalau semua melemahkan, kan juga tidak. Tentunya ada pasal-pasal yang isinya untuk memperkuat kewenangan KPK," terangnya.

Selain itu, menanggapi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah seperti di Sumatera dan Kalimantan, DPRD Kota Blitar juga sepakat untuk mendorong pemerintah agar segera menindak tegas oknum-oknum pembakaran hutan tersebut serta mencabut HGU korporasi.

"Mengenai kebakaran hutan, tentunya masalah kebakaran hutan itu kan relevan sekali. Dari tahun ke tahun bahkan puluhan tahun ibaratnya. Namun sampai saat ini penanganannya belum nyata dan belum tampak ada hasil. Jadi, wajar kalau mahasiswa dan masyarakat ikut serta berempati untuk segera menuntaskan masalah itu. Sebab, masalah kebakaran hutan termasuk mencoreng nama baik Indonesia di mata luar negeri karena asapnya sampai ke negara tetangga," tukas Syahrul.


End of content

No more pages to load