Ilustrasi (Ist)
Ilustrasi (Ist)

Agenda reuni 212 di Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019) untuk menghadirkan sekaligus membawa pulang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS), tak terealisasi.

Walau masih bisa memberikan sambutan melalui video yang ditayangkan dalam reuni 212, tak bisa pulangnya HRS ternyata melahirkan lagi polemik dan saling klaim kondisi sebenarnya antara pemerintah dan para pendukungnya. 

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF) Yusuf Martak dalam sambutannya di reuni 212.

Yusuf menyampaikan perjuangannya menghadirkan HRS dalam reuni 212. "Tapi ada tangan kotor, tangan jahat yang bermain di belakangnya," ucapnya, Senin (2/12/2019).

Tangan kotor dan jahat itu, lanjut Yusuf adalah tangan-tangan  yang punya kekuatan kekuasaan.  Tangan-tangan yang pada saatnya akan merasakan bagian risiko dari adanya pencekalan, penghambatan dan pengasingan HRS.

"Insyaallah pertolongan Allah akan datang pada saatnya dan mereka akan merasakan bagian risikonya. Insyaallah pemerintah Saudi Arabia sedang berusaha itu (membebaskan HRS, red). Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang sebelum Reuni 2020 HRS sudah bisa berkumpul dengan kita," ujarnya.

Pernyataan Yusuf ini diperkuat dengan HRS yang menyampaikan sambutan melalui video. Dirinya meminta maaf kepada jamaah reuni 212 karena belum bisa hadir dikarenakan adanya pencekalan oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia.

"Jadi stop dan akhiri segala kebohongan. Akhiri dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar HRS yang menunjuk ke pemerintah Indonesia.

HRS juga memberikan klarifikasi terkait pernyataan Mahfud MD Menkopolhukam yang menyampaikan beberapa waktu lalu, bahwa  pemerintah tak mencekal Imam Besar FPI ini. 
"Tapi sampai saat ini tidak ada dan Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya, kita mendengarnya dari YouTube dari medsos, kalau tidak melapor bagaimana kita mau bertindak," ucap Mahfud waktu itu. 

Mahfud juga menjelaskan, dirinya mendapat  info bahwa HRS dicekal sudah 1,5 tahun. Padahal, lanjutnya, hukum Indonesia terkait pencekalan maksimal hanya 6 bulan.

"Dia ngakunya sudah 1,5 tahun dicekal, berarti tidak bermasalah dengan Indonesia. Itu harus ditanyakan ke Arab Saudi, kenapa dicekal? Kita nggak tahu," ujarnya yang juga meminta kepada berbagai pihak apabila ada bukti pemerintah yang melakukan pencekalan, dirinya siap membereskannya.

Pernyataan itulah yang diklarifikasi HRS dalam videonya di reuni 212. Dirinya secara tegas menyanggah pernyataan pemerintah mengenai tak pernah melapor.

"Saya mau sampaikan secara langsung, bawa pada saat terjadi pencekalan pihak yang pertama kali saya hubungi adalah pihak otoritas Republik Indonesia. Bahkan dubes RI yang berkedudukan di Riyadh mengirim seorang utusan secara resmi yaitu ketua pos Badan Intelijen Negara ke rumah saya untuk meminta keterangan," tutur Habib Rizieq.

Petugas BIN itu, lanjutnya, dikirim langsung oleh Dubes RI untuk Saudi Arabia yaitu Agus Maftuh.
"Makanya saya terkejut begitu ada laporan saat ini mengenai dubes menyatakan tidak pernah HRS melapor. Bahkan Pak Mahfud MD juga kemudian menyatakan hal serupa," tandasnya yang sekali menegaskan pemerintah untuk menghentikan segala kebohongan tersebut.