Wali Kota Malang Sutiaji (kenakan seragam hitam) saat meninjau langsung kediaman warga penerima bansos di RT 7 RW 4 Kelurahan Kedungkandang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (kenakan seragam hitam) saat meninjau langsung kediaman warga penerima bansos di RT 7 RW 4 Kelurahan Kedungkandang (Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

APBD Kota Malang TA 2020 baru saja mendapat evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu poin yang dievaluasi adalah terkait dengan penggunaan anggaran di bidang sosial, khususnya bantuan sosial. Evaluasi dilakukan lantaran Pemkot Malang tak menyertakan data riil by name dan by address atau keterangan lengkap dalam dokumen APBD.

Menanggapi itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, evaluasi selama ini lumrah dilakukan Pemerintah Provinsi. Termasuk berkaitan dengan by name dan by address yang saat ini ramai diperbincangkan publik. Namun, dia menegaskan jika evaluasi dilakukan bukan karena Pemkot Malang tak memiliki data lengkap.

"Data sudah ada, dan kami akan kirimkan itu ke Provinsi. Jadi penganggaran itu dilakukan dari kebutuhan, dari tingkat bawah, di lihat di lapangan," katanya pada wartawan usai meninjau langsung rumah warga penerima bansos yang dianggarkan dalam APBD Kota Malang TA 2020 di Kelurahan Kedungkandang, Senin (2/12/2019).

Sutiaji memastikan jika penerima bansos ada. Karena pihak Pemkot Malang melalui dinas terkait sebelumnya telah turun ke lapangan dan memastikan kondisi calon penerima bantuan. Sehingga data sudah dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia pun memastikan data itu dengan mendatangi langsung rumah warga penerima bansos. Sutiaji mendatangi rumah di RT 7 RW 4 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Senin (2/12/2019). Di sana terdapat empat KK penerima bansos.

Lebih jauh Sutiaji menyampaikan, data yang diperoleh itu kemudian diajukan dan menjadi acuan penghitungan anggaran yang diajukan setiap tahunnya. Dia juga memastikan jika setiap anggaran yang dibuat selalu berdasarkan kebutuhan data di lapangan dan tidak seenaknya sendiri.

Hal itu dibenarkan Puskesos Kelurahan Kedungkandang Aisyah. Perempuan berhijab itu menyampaikan, total ada sekitar 313 KK penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos di kelurahan Kedungkandang. Data itu termasuk empat KK yang pada Senin (2/12/2019) ini dikunjungi Wali Kota Malang Sutiaji, tepatnya di RW 4 RT 7 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

"Tadi empat KK yang dikunjungi Pak Wali memang penerima BPNT, dua KK sudah lama dapat bantuan dan dua KK masih akan terima bantuan 2020 mendatang," jelasnya pada wartawan.

Aisyah menyampaikan, empat warga tersebut adalah Sadilin, Slamet Harianto, Sugiarto dan Agus. Mereka dicatat sebagai warga kurang mampu sebagai penerima bansos. Data mereka sudah dicatat dan tinggal menunggu persetujuan pemerintah untuk dicairkan bantuannya.

"Empat KK tersebut memang sudah sejak lama menempati kawasan tersebut sebagai hunian," jelas Aisyah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan MalangTIMES, kondisi kediaman empat warga tersebut memang cukup memprihatinkan. Rumah berada di lahan yang cukup jauh dari pusat perkotaan. Meski penerangan telah masuk, namun kawasan itu hanya diisi oleh empat keluarga saja.

Hampir seluruh rumah hanya beralaskan tanah dan atap terbuat dari genteng lawas dan seng. Sementara dinding rumah warga terbuat dari bambu. Wali Kota Malang Sutiaji pun menyampaikan jika akan ada upaya pembenahan pada rumah warga tersebut lantaran kondisinya yang memprihatinkan.

Dari informasi yang dihimpun MalangTIMES, untuk kawasan RW 4 Kelurahan Kedungkandang saat ini diajukan sembilan rumah yang tersebar di RT 6 dan RT 7 untuk menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan bedah rumah itu pun diharapkan bisa direalisasikan di 2020 mendatang.